Contoh Qanun Gampong Dan Ad Art Bumg
Dalam UU Desa No.6/2014 perihal Gampong dijelaskan, Badan Usaha Milik Gampong yaitu tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara eksklusif yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
Selanjutnya perihal tatacara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, secara terperinci dijelaskan dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015. Dengan adanya peraturan tersebut, menjadi fatwa bagi kabupaten/kota dan gampong dalam mendirikan Badan Usaha Milik Gampong atau yang singkat dengan BUMG.
BUMG diperlukan menjadi tulang punggung gampong dalam mensejahterakan masyarakatnya, melalui penggalian dan menyebarkan aneka macam potensi yang dimiliki Gampong untuk dikembangkan menjadi nilai ekonomi untuk dipergunakan bagi kesejahteraan warga.
Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan melalui musyawarah gampong, dan pendirian BUMG ditetapkan melalui Qanun Gampong (Peraturan Desa), bukan melalui sertifikat notaris. Pendirian BUMG melalui Qanun Gampong yaitu amanah Undang-Undang Desa. Qanun Gampong sehabis disahkan harus dicatat dalam Berita Lembaran Gampong.
Perlu dipahami bahwa meskipun belum ada regulasi tempat perihal pendirian BUMG di Gampong, Pemerintah Gampong bersama masyarakat sanggup mendirikan Badan Usaha Milik Gampong asalkan ditetapkan melalui Qanun Gampong.
Sementara itu, fatwa dan tatacara penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Geuchik dan Keputusan Geuchik, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 perihal Pedoman Teknis Peraturan di Gampong.
Berikut Contoh Qanun Gampong dan AD ART BUMG perihal Pendirian Badan Usaha Milik Gampong yang barangkali sanggup menjadi acuan bagi tim perumus draf Qanun Gampong perihal pendirian BUMG.
Donwload disini, pedoman penyusunan AD ART BUMDes ini bermanfaat kiranya.
