Manfaat Keterbukaan Isu Desa
Undang-undang yang menunjukkan jaminan kepada rakyat memperoleh gosip publik untuk meningkatkan kiprah aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
Keterbukaan Informasi Desa
1. Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
2. Masyarakat sanggup dengan gampang mengawasi setiap pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
3. Kepercayaan masyarakat akan meningkat kalau pemerintah desa secara konsisten menunjukkan gosip akuntabilitas dan terpecaya yang pada akirnya memperkuat proteksi masyarakat terhadap pemerintah.
Prinsip - prinsip pengaturan gosip publik; (1) setiap gosip publik bersifat terbuka dan sanggup diakses, (2) gosip yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) setiap gosip harus sanggup diperoleh secara cepat dan sempurna waktu, biaya ringan, dan cara sederhanan, (4) gosip yang dikecualikan bersifat belakang layar sesuai undang-undang, dan kepentingan umum.
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17, gosip yang tertutup yaitu gosip yang bila dibuka dapat; (a) menghambat proses penegakan hukum, (b) mengganggu proteksi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan perjuangan tidak sehat, (c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara, (d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dan (e) merugikan kepentingan korelasi luar negeri.
Adapun jenis-jenis gosip yang dibuka adalah; (1) gosip Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, (2) gosip Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta, (3) gosip Publik yang wajib Tersedia Setiap Saat.
Berdasarkan pada prinsip keterbukaan gosip dan pengecualian yang terbatas, ruang lingkup gosip yang sanggup diakses oleh publik sangat luas sehingga memungkinkan untuk memperoleh gosip sebanyak-banyaknya.
Keterbukaan Informasi Desa sanggup Mencegah Penyalahugunaan Kewenangan.
Keterbukaan Informasi Desa
Keterbukaan gosip di desa terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Desa (UUDes). Seperti yang termuat dalam pasal 24, pasal 26, pasal 27, dan pada pasal 68.
Pada pasal 24 dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya yaitu keterbukaan. Azas keterbukaan yang dimaksud yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh gosip yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif wacana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, dalam pasal 26 ayat (4) abjad (f) dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pasal dan ayat yang sama, pada abjad (p) diatur bahwa Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk menunjukkan gosip kepada masyarakat Desa.
Tatacara Kepala Desa dalam menunjukkan gosip kepada masyarakat desa telah diatur dalam Permendagri 46 Tahun 2016 wacana Laporan Kepala Desa.
Kepala Desa wajib memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Penyampaian gosip bisa memakai papan pengumuman, radio komunikasi dan media lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat Desa.
Karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk menciptakan sarana publikasi yang baik, menarik dan efektif sehingga pengawasan dana desa oleh publik terutama oleh masyarakat desa gampang dilakukan .
Manfaat Transparansi Dana Desa
1. Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
2. Masyarakat sanggup dengan gampang mengawasi setiap pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
3. Kepercayaan masyarakat akan meningkat kalau pemerintah desa secara konsisten menunjukkan gosip akuntabilitas dan terpecaya yang pada akirnya memperkuat proteksi masyarakat terhadap pemerintah.
4. Menjadi sarana sosialisasi jadwal dana desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didanai melalui APBDes.
Adapun beberapa sarana publikasi dana desa yang sanggup dipergunakan ibarat baliho, website, blog, dan media umum serta sarana-saranan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. (Diolah dari banyak sekali sumber, agar ada manfaatnya).
Adapun beberapa sarana publikasi dana desa yang sanggup dipergunakan ibarat baliho, website, blog, dan media umum serta sarana-saranan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. (Diolah dari banyak sekali sumber, agar ada manfaatnya).
